Calculating Infinity

Category: Ekonomi

Minyak Dunia Masih di Atas US$100, Indonesia Tak Boleh Lengah Hadapi Risiko BBM

RadarKota — Harga minyak dunia masih berada di atas US$100 per barel pada perdagangan 9 Oktober 2026. Meski harga turun di tengah meredanya kekhawatiran gangguan pasokan, level tersebut tetap menjadi sumber risiko bagi negara pengimpor energi dan anggaran yang sensitif terhadap harga minyak.

Reuters melaporkan kontrak minyak Brent turun US$1,10 menjadi US$103,18 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melemah US$0,49 menjadi US$91 per barel.

Penurunan tersebut dipengaruhi meredanya kekhawatiran pasokan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa tidak akan ada tindakan militer terhadap Iran sebelum pemilihan paruh waktu AS. Pasar juga merespons perkembangan diplomasi terkait konflik yang telah mengganggu pasar energi.

Namun, penurunan dalam satu sesi perdagangan tidak berarti risiko energi telah hilang.

Pendapatan Negara Rp2.341 Triliun, Belanja Rp2.660 Triliun: Defisit APBN Makin Nyata

Geopolitik Faktor Penentu

Pasar energi global tetap sensitif terhadap perkembangan di kawasan Teluk, termasuk kondisi Selat Hormuz yang menjadi jalur penting pengiriman minyak dunia.

Reuters melaporkan bahwa sekitar 20 persen pengiriman minyak global sebelumnya melewati jalur tersebut. Gangguan berkepanjangan di kawasan ini berpotensi memengaruhi pasokan, biaya pengiriman, dan ekspektasi harga.

Pada saat bersamaan, perkembangan konflik dan kebijakan negara produsen dapat mengubah sentimen pasar dengan cepat. Karena itu, pergerakan harga minyak tidak hanya dipengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran, tetapi juga risiko geopolitik.

Indonesia Perlu Waspada

Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi dan menekan neraca perdagangan migas. Besarnya dampak terhadap anggaran negara bergantung pada berbagai faktor, termasuk asumsi harga minyak dalam APBN, nilai tukar rupiah, volume impor, produksi domestik, serta kebijakan harga energi.

Jika harga minyak tinggi berlangsung lama, tekanan biaya dapat menjalar ke sektor transportasi, logistik, manufaktur, dan distribusi barang. Perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya operasional mungkin perlu menyesuaikan harga atau menerima penurunan margin keuntungan.

Namun, dampak terhadap harga BBM di dalam negeri tidak otomatis terjadi setiap kali harga minyak dunia naik. Kebijakan pemerintah, mekanisme penetapan harga, jenis BBM, dan struktur biaya ikut menentukan hasil akhirnya.

Konsumen Masih Optimistis, tapi Belanja Bulanan Diproyeksi Turun 2,3 Persen

Jangan Andalkan Penurunan Sesaat

Bagi pemerintah, respons yang bijak adalah memperhitungkan beberapa skenario harga minyak, menjaga ketepatan sasaran subsidi dan kompensasi energi, serta memperkuat efisiensi konsumsi energi.

Pelaku usaha juga perlu memperhatikan risiko harga dan kurs dalam menyusun anggaran operasional. Sementara itu, masyarakat perlu membedakan pergerakan harga minyak mentah internasional dengan harga BBM eceran yang berlaku di dalam negeri.

Minyak yang turun sehari bisa memberi ruang bernapas bagi pasar. Tetapi selama ketidakpastian geopolitik masih tinggi, menganggap risiko energi telah berakhir merupakan pertaruhan yang terlalu mahal.

October 10, 2026
Konsumen Masih Optimistis, tapi Belanja Bulanan Diproyeksi Turun 2,3 Persen

RadarKota — Optimisme konsumen Indonesia belum sepenuhnya berubah menjadi peningkatan belanja setiap bulan. Survei Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2026 berada pada level 118,1, masih di atas ambang optimistis 100. Namun, indikator penjualan eceran memperlihatkan gambaran yang lebih beragam.

BI memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) September tumbuh 1,4 persen secara tahunan menjadi 221,3. Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan 1,3 persen pada Agustus. Akan tetapi, secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan mengalami kontraksi 2,3 persen.

Perbedaan ini penting. Pertumbuhan tahunan menunjukkan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan angka bulanan menggambarkan perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Keduanya tidak boleh disamakan.

Optimisme Bukan Jaminan

Dalam survei konsumen yang dirilis pada 8 Oktober, BI mencatat Indeks Ekspektasi Konsumen mencapai 128,7, meningkat dari 127,6 pada bulan sebelumnya.

Sebaliknya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini turun menjadi 107,5 dari 109,4 pada Agustus. Kedua indeks masih berada pada level optimistis, tetapi pergerakannya menunjukkan bahwa harapan terhadap masa depan dan penilaian atas kondisi saat ini tidak selalu berjalan searah.

Bagi pelaku usaha, keyakinan konsumen menjadi salah satu indikator untuk menyusun persediaan, menentukan promosi, dan memperkirakan permintaan. Namun, keputusan belanja nyata juga dipengaruhi pendapatan, harga kebutuhan pokok, cicilan, dan pengeluaran rutin.

Sektor Ritel Hadapi Pola Belanja Berbeda

Menurut survei BI, peningkatan penjualan tahunan pada September diperkirakan didorong kelompok barang lainnya, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi.

Di sisi lain, kontraksi bulanan terutama dipengaruhi penurunan penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga secara keseluruhan melemah. Penjualan ritel merupakan salah satu indikator konsumsi, bukan gambaran lengkap seluruh aktivitas belanja masyarakat.

Apa yang Harus Dicermati?

Perkembangan penjualan pada bulan-bulan selanjutnya perlu dibaca bersama data inflasi, pertumbuhan pendapatan, dan indikator konsumsi lainnya. Jika keyakinan konsumen tetap tinggi dan penjualan riil terus tumbuh, hal itu dapat mendukung aktivitas usaha.

Sebaliknya, apabila optimisme bertahan tetapi belanja aktual terus tertahan, perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam memperluas persediaan dan kapasitas.

Bagi pemerintah, tantangannya bukan sekadar mempertahankan optimisme, melainkan memastikan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat cukup kuat untuk menopang konsumsi secara berkelanjutan.

October 10, 2026
Pendapatan Negara Rp2.341 Triliun, Belanja Rp2.660 Triliun: Defisit APBN Makin Nyata

RadarKota — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 memperlihatkan pekerjaan fiskal pemerintah belum selesai. Pendapatan negara telah mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit Rp319 triliun.

Data Kementerian Keuangan yang dipaparkan pada 9 Oktober menunjukkan pendapatan negara setara 74,2 persen dari target APBN, sementara belanja mencapai 69,2 persen dari pagu. Defisit tersebut tercatat sebesar 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka ini tidak otomatis menunjukkan krisis fiskal. APBN memang dirancang dapat mengalami defisit, dengan pembiayaan yang harus dikelola sesuai kerangka anggaran. Persoalan utamanya adalah apakah kualitas pendapatan, efektivitas belanja, dan kebutuhan pembiayaan tetap terjaga hingga akhir tahun.

Penerimaan tumbuh, Target Menunggu

Dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN. Kementerian Keuangan melaporkan pertumbuhan sebesar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut realisasi pendapatan negara hingga akhir September masih sesuai jalur target tahunan. Namun, penerimaan pajak yang baru mencapai 68,2 persen dari target menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu mengejar sisa penerimaan pada kuartal terakhir.

Bukan Sekadar Soal Angka

Defisit Rp319 triliun perlu dilihat bersama kebutuhan pembiayaan, kualitas belanja, dan prospek penerimaan pada bulan-bulan berikutnya. Belanja yang produktif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja yang tidak efektif berisiko memperbesar beban tanpa menghasilkan manfaat yang sepadan.

Di sisi lain, penerimaan pajak yang meningkat tidak otomatis berarti seluruh sektor usaha sedang tumbuh kuat. Penilaian harus mempertimbangkan sumber pertumbuhan penerimaan, kondisi wajib pajak, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Pemerintah perlu menjaga agar penerimaan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga berkelanjutan. Kepastian aturan, administrasi pajak yang efektif, dan penggunaan anggaran yang transparan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Kuartal Terakhir jadi Penentu

Dengan tiga bulan tersisa dalam tahun anggaran, pemerintah perlu memastikan belanja yang sudah direncanakan benar-benar memberikan hasil. Publik juga perlu memperoleh informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran, hasil program, serta risiko pembiayaan.

APBN yang sehat bukan berarti tidak boleh defisit. Yang lebih penting adalah defisit dikelola secara terukur, pembiayaan tetap terkendali, dan belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.

October 10, 2026
Inflasi 3,28 Persen: Harga Pangan Kembali Menggigit, Daya Beli Rakyat Jadi Taruhan

RadarKota — Tekanan biaya hidup kembali menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen, sementara inflasi bulanan mencapai 0,30 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 112,31. Secara kumulatif sejak awal tahun, inflasi mencapai 2,17 persen. Angka tersebut perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar persentase nasional. Bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga pangan dan kebutuhan sehari-hari dapat langsung mengurangi ruang belanja untuk pendidikan, transportasi, kesehatan, serta tabungan.

Pangan jadi Titik Rawan

Bank Indonesia (BI) melaporkan kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 1,46 persen secara bulanan pada September. Angka ini lebih tinggi daripada 0,88 persen pada Agustus.

Secara tahunan, inflasi kelompok tersebut mencapai 5,03 persen, naik dari 4,06 persen pada bulan sebelumnya. Komoditas yang memberi andil terhadap tekanan tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

BI mengaitkan perkembangan itu dengan penurunan produksi di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca serta kenaikan biaya input produksi.

Sementara itu, inflasi inti tercatat 2,84 persen secara tahunan dan 0,10 persen secara bulanan. Artinya, tekanan harga tidak seragam di seluruh kelompok barang. Pangan menjadi salah satu sumber tekanan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Angka Nasional Vs Fakta

BPS mencatat inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Sulawesi Utara, sebesar 7,59 persen. Sebaliknya, Sumatera Selatan mencatat angka terendah, yakni 2,55 persen.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga berbeda antardaerah. Kondisi pasokan, biaya distribusi, cuaca, dan struktur konsumsi lokal ikut menentukan seberapa besar beban yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup dinilai dari angka nasional. Pemerintah daerah perlu memastikan pasokan komoditas strategis tersedia, jalur distribusi berjalan lancar, dan intervensi dilakukan ketika lonjakan harga benar-benar terjadi.

Ujian Kebijakan di Pasar

BI bersama pemerintah pusat dan daerah menjalankan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk melalui upaya menjaga pasokan pangan dan mengantisipasi gangguan cuaca ekstrem.

Namun, masyarakat pada akhirnya menilai kebijakan dari harga yang mereka temui di pasar, bukan dari pernyataan bahwa inflasi masih terkendali.

Jika kenaikan harga bahan pokok lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan rumah tangga, daya beli dapat tertekan meskipun indikator makroekonomi terlihat relatif stabil. Inilah alasan mengapa pasokan, distribusi, dan pemantauan harga harus berjalan beriringan.

October 10, 2026
Rupiah Terjepit di Rp17.884 per Dolar AS, Cadangan Devisa Tak Bisa Jadi Tameng Selamanya

RadarKota — Rupiah masih menghadapi tekanan berat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan kurs referensi JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) berada di level Rp17.884 per dolar Amerika Serikat pada 9 Oktober 2026.

Di saat yang sama, cadangan devisa Indonesia tercatat US$146,3 miliar pada akhir September, turun dari US$146,5 miliar pada akhir Agustus. Angka tersebut memperlihatkan dua sisi ekonomi Indonesia: tekanan terhadap mata uang domestik belum sepenuhnya reda, tetapi bantalan eksternal masih tersedia untuk meredam gejolak.

BI menyatakan cadangan devisa pada akhir September setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor, atau 5,2 bulan impor sekaligus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini masih melampaui standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Namun, cadangan devisa bukan sumber daya tanpa batas. Penggunaannya untuk stabilisasi nilai tukar harus mempertimbangkan kebutuhan pembayaran luar negeri, kondisi likuiditas valuta asing, dan perkembangan arus modal.

Tekanan Global Belum Usai

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede menilai, ketahanan rupiah masih ditopang oleh posisi cadangan devisa yang relatif kuat. Ia menyebut cadangan devisa September turun tipis sekitar US$0,2 miliar, meskipun terjadi arus keluar bersih di pasar portofolio.

“Faktor tersebut penting karena pergerakan rupiah tidak hanya ditentukan oleh kondisi domestik,”
ujarnya, Jumat, 9 Oktober 2025.

Perubahan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat, sentimen investor, serta kebutuhan dolar untuk pembayaran impor dan utang juga dapat memengaruhi permintaan valuta asing.

Dampaknya Bagi Masyarakat?

Jika pelemahan rupiah bertahan, biaya impor berpotensi meningkat, terutama untuk barang dan bahan baku yang pembayarannya menggunakan dolar. Perusahaan yang bergantung pada komponen impor dapat menghadapi tekanan biaya, sementara sebagian pelaku usaha mungkin meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap harga barang akan bergantung pada kontrak pembelian, lindung nilai valuta asing, persediaan, dan kemampuan perusahaan menyerap biaya tambahan.

Pemerintah dan BI kini menghadapi pekerjaan yang tidak sederhana: menjaga stabilitas tanpa menimbulkan biaya kebijakan yang berlebihan. Cadangan devisa memberi ruang untuk bertindak, tetapi pemulihan kepercayaan investor dan penguatan fundamental tetap menjadi kunci.

Pasar pada akhirnya tidak hanya menilai berapa besar cadangan devisa Indonesia, tetapi juga seberapa kuat ekonomi mampu menghasilkan devisa dan menarik investasi yang berkelanjutan.

October 10, 2026