Calculating Infinity

Tag: APBN

  • Minyak Dunia Masih di Atas US$100, Indonesia Tak Boleh Lengah Hadapi Risiko BBM

    Minyak Dunia Masih di Atas US$100, Indonesia Tak Boleh Lengah Hadapi Risiko BBM

    RadarKota — Harga minyak dunia masih berada di atas US$100 per barel pada perdagangan 9 Oktober 2026. Meski harga turun di tengah meredanya kekhawatiran gangguan pasokan, level tersebut tetap menjadi sumber risiko bagi negara pengimpor energi dan anggaran yang sensitif terhadap harga minyak.

    Reuters melaporkan kontrak minyak Brent turun US$1,10 menjadi US$103,18 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melemah US$0,49 menjadi US$91 per barel.

    Penurunan tersebut dipengaruhi meredanya kekhawatiran pasokan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa tidak akan ada tindakan militer terhadap Iran sebelum pemilihan paruh waktu AS. Pasar juga merespons perkembangan diplomasi terkait konflik yang telah mengganggu pasar energi.

    Namun, penurunan dalam satu sesi perdagangan tidak berarti risiko energi telah hilang.

    Pendapatan Negara Rp2.341 Triliun, Belanja Rp2.660 Triliun: Defisit APBN Makin Nyata

    Geopolitik Faktor Penentu

    Pasar energi global tetap sensitif terhadap perkembangan di kawasan Teluk, termasuk kondisi Selat Hormuz yang menjadi jalur penting pengiriman minyak dunia.

    Reuters melaporkan bahwa sekitar 20 persen pengiriman minyak global sebelumnya melewati jalur tersebut. Gangguan berkepanjangan di kawasan ini berpotensi memengaruhi pasokan, biaya pengiriman, dan ekspektasi harga.

    Pada saat bersamaan, perkembangan konflik dan kebijakan negara produsen dapat mengubah sentimen pasar dengan cepat. Karena itu, pergerakan harga minyak tidak hanya dipengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran, tetapi juga risiko geopolitik.

    Indonesia Perlu Waspada

    Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi dan menekan neraca perdagangan migas. Besarnya dampak terhadap anggaran negara bergantung pada berbagai faktor, termasuk asumsi harga minyak dalam APBN, nilai tukar rupiah, volume impor, produksi domestik, serta kebijakan harga energi.

    Jika harga minyak tinggi berlangsung lama, tekanan biaya dapat menjalar ke sektor transportasi, logistik, manufaktur, dan distribusi barang. Perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya operasional mungkin perlu menyesuaikan harga atau menerima penurunan margin keuntungan.

    Namun, dampak terhadap harga BBM di dalam negeri tidak otomatis terjadi setiap kali harga minyak dunia naik. Kebijakan pemerintah, mekanisme penetapan harga, jenis BBM, dan struktur biaya ikut menentukan hasil akhirnya.

    Konsumen Masih Optimistis, tapi Belanja Bulanan Diproyeksi Turun 2,3 Persen

    Jangan Andalkan Penurunan Sesaat

    Bagi pemerintah, respons yang bijak adalah memperhitungkan beberapa skenario harga minyak, menjaga ketepatan sasaran subsidi dan kompensasi energi, serta memperkuat efisiensi konsumsi energi.

    Pelaku usaha juga perlu memperhatikan risiko harga dan kurs dalam menyusun anggaran operasional. Sementara itu, masyarakat perlu membedakan pergerakan harga minyak mentah internasional dengan harga BBM eceran yang berlaku di dalam negeri.

    Minyak yang turun sehari bisa memberi ruang bernapas bagi pasar. Tetapi selama ketidakpastian geopolitik masih tinggi, menganggap risiko energi telah berakhir merupakan pertaruhan yang terlalu mahal.

  • Pendapatan Negara Rp2.341 Triliun, Belanja Rp2.660 Triliun: Defisit APBN Makin Nyata

    Pendapatan Negara Rp2.341 Triliun, Belanja Rp2.660 Triliun: Defisit APBN Makin Nyata

    RadarKota — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 memperlihatkan pekerjaan fiskal pemerintah belum selesai. Pendapatan negara telah mencapai Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit Rp319 triliun.

    Data Kementerian Keuangan yang dipaparkan pada 9 Oktober menunjukkan pendapatan negara setara 74,2 persen dari target APBN, sementara belanja mencapai 69,2 persen dari pagu. Defisit tersebut tercatat sebesar 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Angka ini tidak otomatis menunjukkan krisis fiskal. APBN memang dirancang dapat mengalami defisit, dengan pembiayaan yang harus dikelola sesuai kerangka anggaran. Persoalan utamanya adalah apakah kualitas pendapatan, efektivitas belanja, dan kebutuhan pembiayaan tetap terjaga hingga akhir tahun.

    Penerimaan tumbuh, Target Menunggu

    Dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target APBN. Kementerian Keuangan melaporkan pertumbuhan sebesar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut realisasi pendapatan negara hingga akhir September masih sesuai jalur target tahunan. Namun, penerimaan pajak yang baru mencapai 68,2 persen dari target menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu mengejar sisa penerimaan pada kuartal terakhir.

    Bukan Sekadar Soal Angka

    Defisit Rp319 triliun perlu dilihat bersama kebutuhan pembiayaan, kualitas belanja, dan prospek penerimaan pada bulan-bulan berikutnya. Belanja yang produktif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja yang tidak efektif berisiko memperbesar beban tanpa menghasilkan manfaat yang sepadan.

    Di sisi lain, penerimaan pajak yang meningkat tidak otomatis berarti seluruh sektor usaha sedang tumbuh kuat. Penilaian harus mempertimbangkan sumber pertumbuhan penerimaan, kondisi wajib pajak, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi.

    Pemerintah perlu menjaga agar penerimaan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga berkelanjutan. Kepastian aturan, administrasi pajak yang efektif, dan penggunaan anggaran yang transparan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

    Kuartal Terakhir jadi Penentu

    Dengan tiga bulan tersisa dalam tahun anggaran, pemerintah perlu memastikan belanja yang sudah direncanakan benar-benar memberikan hasil. Publik juga perlu memperoleh informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran, hasil program, serta risiko pembiayaan.

    APBN yang sehat bukan berarti tidak boleh defisit. Yang lebih penting adalah defisit dikelola secara terukur, pembiayaan tetap terkendali, dan belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.